Thursday, June 13, 2013

Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Kampus

A.    PENGERTIAN AKTUALISASI PANCASILA
Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral, tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

B.     JENIS-JENIS AKTUALISASI PANCASILA
Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:
1.      Aktualisasi Pancasila yang Obyektif
Aktualisasi Pancasila yang obyektif berati realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek penyelenggara negara, baik dibidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya.
Aktualisasi Pancasila yang obyektif, terutama berkaitan dengan peraturan peruundang-undangan Indonesia.

2.      Aktualisasi Pancasila yang Subyektif
Aktualisasi Pancasila yang subyektif berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang obyektif ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral.

C.    PENGERTIAN AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS
Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus.
Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat kampus, seperti dosen, mahasiswa, tenaga administrasi.

D.    TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
Tridarma Perguruan Tinggi merupakan tiga tugas utama yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi sebagai wadah pembinaan potensi sumber daya manusia.
Tridarma perguruan tinggi itu adalah:
1.      Pendidikan dan Pengajaran
Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dalam bentuk proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa di kampus.
Tugas utama mahasiswa adalah menuntut ilmu, dan jika ia berhasil melewati segala persyaratan yang ditentukan, ketika ia lulus, maka ia berhaka menyandang sebuah gelar akademik.
Jika dikaitkan tidaram perguruan tinggi yang pertama ini, maka mahasiswa memiliki fungsi akademis, yaitu mahasiswa sebagai calon pemikir, intelektual muda, atau pemuda elite.
Oleh karenanya, mahasiswa ditengah-tengah masyarakat dituntut untuk menampilkan sifat-sifat akademis yang ada dalam dirinya, terutama dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan yeng terjadi di sekitarnya.
2.      Penelitian
Tridarma kedua ini merupakan unsur utama bagi pergururan tinggi dalam melaksanakan fungsinya untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian yang diadakan oleh segenap civitas akademika. Untuk memperkuat fungsi ini, disetiap perguruan tinggi didirikan sebuah lembaga penelitian.
Lembaga penelitian mempunyai fungsi utama yaitu:
·         Melaksanakan penelitian ilmiah murni, teknologi dan seni.
·         Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan universitas.
·         Melaksanakan penelitian yanh menyumbangkan konsepsi pembangunan wilayah dan atau daerah, melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan lainnya, di dalam atau di luar negeri.
Adanya rasa ingin tahu yang tinggi, mendorong mahasiswa untuk mengadakan penelitian-penelitian, mengadakan percobaan, dan eksperimen, sehingga hasilnya dapat dinikmati bukan saja oleh kelompoknya tetapi juga buat masyarakat sekitarnya.
3.      Pengabdian pada Masyarakat
Tridarma ketiga ini, mensyaratkan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengabdian secara langsung seperti program KKN atau melakukan penyuluhan mengenai suatu masalah di tengah masyarakat. Pengabdian secara tidak langsung misalnya kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium, yang tujuannya adalah mengembangkan ilmu untuk kemajuan hidup masyarakat.
Pengabdian pada masyarakat adalah pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni langsung kepada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah. Ini sebagai tanggung jawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Ketiga tridarma di atas dijalankan oleh perguruan tinggi atas nama lembaga, maupun atas nama civitas akademika secara personal, yang dalam pelaksanaanya searah dan sesuai dengan norma-norma Pancasila. Ketiga fungsi ini tidak boleh lepas dari kehidupan civitas akademika  (dosen, mahasiswa, alumni, pimpinan dan staf), karena mereka semua adalah bagian masyarakat kampus maupun masyarakat sosial pada umumnya.

E.     BUDAYA AKADEMIK
Budaya Akademik, tidak dapat dilepaskan dari proses belajar mengajar dan penelitian dalam arti luas.
Empat tahap belajar tersebut adalah:
1.     Mahasiswa berorientasi tehadap unsur-unsur ilmu yang penting, termasuk cara-cara penalaran yang khas untuk bidang itu.
2.     Mahasiswa berlatih melakukan kegiatan-kegiatan bernalar itu, melalui kaitannya satu dengan yang lain.
3.     Mahasiswa mendapat kesadaran tentang hasil belajar yang telah ia capai.
4.     Mahasiswa melanjutkan proses belajar dengan cara orientasi latihan pemeriksaan.
Terciptanya budaya akademik berarti terciptanya budaya belajar secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan dalam kehidupan civitas akademika, baik ketika ia berada didalam kampus maupun diuar kampus.
Secara lebih luas, budaya akademik akan tercermin dalam fungsi-fungsi belajar yaitu:
1.      Fungsi kognitif
2.      Fungsi afektif
3.      Fungsi motorik
Budaya akademik dapat diciptakan bila kondisi, semangat dan perilaku civitas akademika untuk mendapatkan ilmu pengetahuan begitu intens, hidup dan berjalan tanpa gangguan. Budaya akademik berintikan proses belajar mengajar dan kegiatan penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui beragam kegiatan akademik.
Budaya akademik, dengan budaya belajar sebagai intinya, tidak boleh terlepas dari tuntutan Tuhan Yang Maha Esa dalam:
1.      Menyusun suatu dasar pemikiran
2.      Melihat suatu masalah
3.      Merumuskan jawaban dan pemecahan serta
4.      Memberikan penjelasan yang berdasar dan mendasar
Dan itulah sebenarnya langkah-langkah mendasar dari suatu proses belajar dan penelitian ilmiah.

F.     KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
Kampus tidak hanya menjalankan tridarma dalam bidang ilmu pengetahuan dan iptek, tapi juga harus menjadi moral force (kekuatan moral) untuk mengembangkan hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah-tengah masyarakat.  Kampus, dengan ujung tombak dosen dan mahasiswa, dapat menjadi basis kekuatan untuk memperjuangkan hukum dan HAM agar dilaksanakan secara benar oleh negara, pemerintah dan masyarakat.
1.      Kampus sebagai Moral Force Pengembangan Hukum
Dalam bidang hukum, kampus dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengertian hukum secara benar kepada masyarakat, melelui tiga tingkatan yaitu:
1.      Interpretasi, bertujuan untuk mengetahui pengertian obyektif dari apa yang termaktub dalam peraturan hukum.
2.      Kontruksi, adalah pembentuka juridis, yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur yang tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam pembentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang.
3.      Sistematik, adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya.
Ketika kampus , melalui kegiatan akademik dan pengabdian pada masyarakat mampu memberikan penerangan dan pengertian yang benar kepada masyarakat, maka itu merupakan sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.
2.      Kampus sebagai Moral Force Pengembangan HAM
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, yang diberikan oleh Tuhan, dan dijamin oleh PBB. Pernyataan umum tentang hak –hak asasi manusia harus disebarkan, diinformasikan , dan dilaksanakan oleh setiap negara.
Kampus perlu terus memberikan pelajaran dan pengkajian akademis mengenai hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Pancasila (undang-undang) dan piagam HAM PBB. Mayarakat kampus, masyarakat umum, dan juga pemerintah perlu memperjuangkan tegaknya HAM di tanah air. Warga kampus dapat menjadi inisiator, fasilitator, pengawas atas pengembangan HAM. Dalam konteks inilah kampus dapat menjadi moral force pengembangan HAM.
Jadi, warga kampus (kampus) sebagai moral force pengembangan HAM adalah dengan cara:
a.       Inisiator
Sebagai inisiator, warga kampus harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai HAM dan program pengembangan dan penegakan HAM di bidang akademik dan kemahasiswaan, baik ke dalam maupun keluar kampus. Yang terpenting adlah kampus harus memiliki sumber daya manusia yang menangani isu-isu HAM. Wujudnya dapat berupa sebuah tim yang mengkaji , mengsosialisasikan dan mengembangkan program HAM di berbagai bidang ilmu yang digeluti, seperti aspek HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya , dan hal ini bisa diintegrasikan dengan program tridarma setiap fakultas. Tim ini nantinya berfungsi sebagai inisiator dan negosiator.
b.      Fasilitator
Kampus sebagai fasilitator memiliki dua fungsi, yaitu:
a)      Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung dan melaksanakan program HAM, baik didalam maupun diluar kampus.
b)      Penyambung atau jembatan dari suara-suara yang berhubungan dengan HAM yang datang dari luar kampus untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenagn dan berkepentingan, dalam hal ini pemerintah supaya ditindak lanjuti sehingga HAM dapat dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana yang diharapakan.
Agar kampus dapat berfungsi sebagai fasilitator seperti yang disebutkan di atas, maka kampus diharuskan mempunyai suatu manajemen, yaitu manajemen HAM.
c.       Pengawas
Pengawas yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu:
a)      Pengawas atas program yang telah direncanakan oleh tim inisiator di dalam kampus.
b)      Pengawas atas pelaksanaan HAM di tengah-tengah masyarakat atau di luar kampus.
Sebagai pengawas penegakan HAM, maka tim inisiator sebagai inti, dan seluruh civitas akademika sebagai participant, berusaha agar seluruh program HAM berjalan lurus di atas garis yang telah ditetapkan. Dan jika ditemukan menyimpang, maka diluruskan sejak dini supaya penyimpangan itu tidak berkepanjangan.
Sebagai pelopor dan penegakan HAM warga kampus harus menyadari bahwa pengawasan sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Pengawas seharusnya terjadi atas segala aktivitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilakukan. Atau dengan kata lain pengawasan adalah keseluruhan dari aktivitas-aktivitas dan tindakan- tindakan untuk menjamin, atau membuat supaya semua pelaksaan dan penyelenggaraan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, serta berhasil sesuai denghan apa yang telah dierncanakan, diprogramkan dan diputuskan.
Ketiga fungsi yang telah dijelaskan (inisiator, fasilitator, pengawasdijelaskan ()i denghan apa yang telah dierncanakan, diprogramkan dan diputuskan.
dapat berlangsung seba) menjadi barometer apakah ksmpus dapat menjadi moral force penegakan HAM atau tidak. Selanjutnya beberapa hak-hak pokok yang perlu diperjuangkan oleh warga kampusa adalah:
a.       Martabat manusia yang dijunjung tinggi,
b.      Kemerdekaan,
c.       Perlindungan hukum,
d.      Perkawinan dan keluarga,
e.       Kebebasan menegluarkan pendapat dan mendapatkan informasi,
f.       Kebebasan mendapatkan pendidikan.
Dalam era reformasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh kampus makin besar. Dinamika masyarakat yang begitu tinggi, krisis yang masih berlangsung, serta ketidakpastian penegakan hukum, harus menjadi titik utama bagi warga kampus dalam menjalankan peranannya. Jika hal ini dapat dilakukan maka kampus akan menjadi agent of change (agen perubahan) yang sekaligus pioneer of progresive (pelopor pembaharuan) ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menjadikan kampus sebagai Moral Force pengembangan hukum dan HAM.


Comments
0 Comments